Amerika Serikat Longgarkan Penegakan Hukum Terhadap Industri Crypto

Disclaimer: Artikel ini ditulis berdasarkan laporan dari The Wall Street Journal yang diterbitkan pada 9 April 2025.

Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, industri cryptocurrency berada di bawah tekanan ketat dari regulator, khususnya di Amerika Serikat. Sejumlah platform crypto besar seperti Binance, Coinbase, dan Tornado Cash menjadi sasaran investigasi atau tuntutan hukum oleh regulator federal, terutama Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) serta Departemen Kehakiman (DOJ).

Namun, pada 9 April 2025, terjadi pergeseran besar dalam pendekatan hukum AS terhadap sektor crypto. Dalam sebuah memo kebijakan baru yang dirilis secara resmi, DOJ menyatakan bahwa mereka akan mengurangi penegakan hukum kriminal terhadap perusahaan crypto, termasuk bursa, dompet digital, dan layanan mixing.

Isi Kebijakan Baru

Memo yang ditandatangani oleh Wakil Jaksa Agung Todd Blanche menyebutkan bahwa:

• Jaksa federal tidak akan lagi menuntut perusahaan crypto berdasarkan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pengguna individu mereka, seperti pencucian uang atau pelanggaran sanksi ekonomi.

• Perusahaan-perusahaan ini tidak akan dianggap secara otomatis bertanggung jawab atas aktivitas pengguna, kecuali jika mereka secara aktif terlibat dalam atau memfasilitasi aktivitas ilegal.

• DOJ akan memfokuskan sumber daya penegakan hukum pada aktor individu atau kelompok yang menyalahgunakan teknologi crypto untuk tujuan kriminal.

• Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional (National Cryptocurrency Enforcement Team) yang dibentuk pada 2022, secara resmi dibubarkan, dan sumber dayanya akan dialihkan ke unit investigasi teknologi dan kejahatan siber.

Baca juga Otoritas Pasar Eropa Peringatkan Risiko Stabilitas Keuangan dari Industri Crypto

Alasan Perubahan

Menurut sumber internal DOJ dan analis hukum, perubahan ini merupakan respons terhadap:

1. Tekanan Politik
   Pemerintahan saat ini di bawah Presiden Donald Trump memiliki posisi lebih ramah terhadap industri crypto dibandingkan pendahulunya. Trump sendiri telah menyatakan dukungan untuk inovasi blockchain sebagai bagian dari strategi ekonomi digital nasional.

2. Kritik terhadap Overregulasi
   Banyak pelaku industri crypto dan pengamat hukum menilai bahwa pendekatan sebelumnya terlalu keras dan menciptakan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya mendorong perusahaan-perusahaan teknologi untuk keluar dari AS.

3. Fokus pada Efisiensi Penegakan
   Dengan mengalihkan fokus pada pelaku utama kejahatan, DOJ berharap dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, dan tidak membebani perusahaan teknologi yang sebenarnya mematuhi hukum.

Dampak Terhadap Kasus yang Sedang Berjalan

Langkah ini bisa berdampak besar pada sejumlah kasus besar yang sedang berjalan. Salah satunya adalah kasus terhadap Roman Storm, salah satu pendiri layanan mixing Tornado Cash, yang didakwa pada 2023 atas tuduhan membantu entitas terlarang mencuci uang.

Dengan kebijakan baru ini, kemungkinan besar dakwaan terhadap perusahaan atau individu yang hanya menyediakan infrastruktur teknologi—tanpa keterlibatan langsung dalam aktivitas ilegal—akan ditinjau ulang.

Reaksi dari Industri Crypto

Berbagai tokoh terkemuka di dunia crypto memberikan tanggapan cepat:

• Brian Armstrong, CEO Coinbase, menyambut baik langkah tersebut, menyebutnya sebagai "kemenangan bagi inovasi dan akal sehat."

• Kristin Smith, Direktur Eksekutif Blockchain Association, mengatakan:

  “Ini adalah sinyal jelas bahwa pemerintah AS mulai memahami pentingnya membedakan antara teknologi dan penyalahgunaan teknologi.”

• Beberapa perusahaan bahkan menyatakan akan mempertimbangkan kembali ekspansi operasional ke AS, setelah sebelumnya memilih negara lain karena iklim regulasi yang lebih bersahabat.

Kritik Terhadap Kebijakan Ini

Namun, tidak semua pihak setuju. Beberapa kelompok pengawas dan anggota Kongres menyuarakan kekhawatiran:

• Senator Elizabeth Warren, kritikus keras crypto, menyebut keputusan ini “mengkhawatirkan” dan bisa memberi ruang bagi pelaku kriminal untuk memanfaatkan celah regulasi.

• LSM yang bergerak di bidang keamanan siber juga mempertanyakan apakah pembubaran Tim Penegakan Crypto akan melemahkan perlindungan terhadap penipuan dan kejahatan finansial digital.

Apa Artinya Bagi Masa Depan Crypto di AS?

Perubahan ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan antara pemerintah AS dan dunia crypto. Beberapa implikasi jangka menengah hingga panjang yang bisa terjadi:

• Reindustrialisasi Crypto di AS
  Dengan pendekatan hukum yang lebih ramah, AS berpotensi menjadi pusat utama pengembangan crypto dan Web3 di dunia.

• Meningkatnya Investasi Institusional
  Ketidakpastian regulasi selama ini menjadi penghalang besar bagi masuknya institusi besar. Dengan adanya kebijakan baru ini, investasi dari bank, dana pensiun, dan perusahaan publik bisa meningkat.

• Peningkatan R&D Blockchain
  Dengan risiko hukum yang lebih rendah, perusahaan bisa lebih leluasa melakukan riset dan pengembangan, khususnya dalam bidang DeFi, identity management, hingga tokenisasi aset dunia nyata (real world asset).

• Potensi Revisi Perundang-Undangan
  Meski DOJ mengurangi penegakan hukum, undang-undang tentang crypto di AS masih belum jelas. Hal ini bisa menjadi pendorong baru bagi Kongres untuk segera mengesahkan regulasi yang memberikan kepastian hukum jangka panjang.

Penutup

Langkah DOJ ini mengirim pesan kuat ke komunitas crypto global: Amerika Serikat siap membuka kembali pintunya bagi inovasi blockchain. Meskipun risiko penyalahgunaan tetap ada, kebijakan yang lebih proporsional dan cerdas adalah fondasi penting menuju ekosistem crypto yang sehat, aman, dan produktif.

Dengan fokus yang lebih terarah, dunia crypto kini memiliki kesempatan baru untuk membuktikan potensinya sebagai salah satu pilar utama ekonomi digital masa depan.

📌 Referensi:

• WSJ: Justice Department Scales Back Crypto Enforcement (9 April 2025)

Berita Lainnya