Bagaimana Pemerintah Melihat Blockchain? Antara Peluang, Tantangan, dan Regulasi

Teknologi Blockchain di Mata Pemerintah Dunia

Seiring berkembangnya dunia digital, blockchain telah menjadi pusat perhatian, tidak hanya di kalangan pengembang dan perusahaan, tetapi juga di kalangan pemerintah. Teknologi yang mendasari crypto ini dinilai memiliki potensi besar dalam merevolusi sistem administrasi, keuangan, logistik, dan banyak sektor lainnya. Namun, di balik antusiasme itu, ada pula kekhawatiran terkait keamanan, regulasi, dan potensi penyalahgunaan.

Dalam artikel ini, kita akan melihat bagaimana pemerintah di berbagai negara memandang blockchain—baik dari sisi peluang maupun tantangan yang menyertainya.

Baca juga Apa Itu Cryptocurrency? Penjelasan Simpel & Gampang Dipahami!

1. Blockchain Sebagai Alat Transparansi dan Efisiensi

Banyak pemerintah mengakui keunggulan blockchain dalam menciptakan transparansi. Dengan sifatnya yang immutable (tidak dapat diubah) dan terdesentralisasi, blockchain memungkinkan pencatatan data yang tidak bisa dimanipulasi. Ini sangat berguna untuk sektor publik, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa, pencatatan dokumen kependudukan, serta sistem pemilu elektronik.

Contoh nyata datang dari Estonia, negara kecil di Eropa yang menjadi pelopor adopsi teknologi digital dalam pemerintahan. Estonia telah menggunakan blockchain untuk mengamankan catatan kesehatan, data kependudukan, dan layanan publik lainnya. Sistem ini membuat proses birokrasi lebih cepat, efisien, dan tahan terhadap korupsi.

Baca juga Web3: Masa Depan Internet? Ini Penjelasannya!

2. Penggunaan Blockchain untuk Mata Uang Digital Negara

Salah satu penerapan paling menonjol dari blockchain oleh pemerintah adalah pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau mata uang digital bank sentral. Teknologi blockchain menjadi tulang punggung dari eksperimen ini, yang bertujuan untuk menghadirkan uang digital resmi negara.

Negara seperti Cina, melalui proyek e-CNY, dan Bahama dengan Sand Dollar, telah melangkah lebih jauh dalam pengembangan CBDC. Di Indonesia, Bank Indonesia juga sedang mengkaji potensi Rupiah Digital sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi digital.

CBDC bertujuan untuk memberikan kemudahan transaksi digital yang lebih aman dan terkontrol, berbeda dengan crypto seperti Bitcoin yang sifatnya terbuka dan tidak dikendalikan otoritas pusat.

Baca juga Stablecoin vs CBDC: Persaingan Menentukan Masa Depan Uang Digital

3. Kekhawatiran terhadap Crypto dan Keamanan Nasional

Meski ada potensi positif, tidak semua pemerintah antusias terhadap blockchain, terutama dalam kaitannya dengan crypto. Banyak negara mengkhawatirkan penggunaan crypto untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga penghindaran pajak.

Misalnya, India sempat mempertimbangkan pelarangan total terhadap crypto, meskipun akhirnya memilih pendekatan regulasi. Amerika Serikat melalui SEC dan lembaga lainnya terus memperketat aturan terhadap bursa crypto dan proyek-proyek blockchain, dengan fokus pada perlindungan investor.

Selain itu, isu keamanan siber menjadi pertimbangan utama. Karena data pada blockchain bersifat permanen dan publik, jika tidak dirancang dengan benar, informasi sensitif bisa terekspos.

Baca juga Kenapa Crypto Tidak Bisa Dipalsukan? Ini Alasannya!

4. Pendekatan Regulasi: Antara Mendukung dan Mengendalikan

Pendekatan terhadap blockchain sangat beragam di tiap negara, tergantung pada strategi dan kondisi politik masing-masing.

• Eropa, melalui Uni Eropa, telah merancang regulasi bernama MiCA (Markets in Crypto-Assets) untuk mengatur pasar crypto secara lebih terstandarisasi.

• Singapura dan Swiss dikenal sebagai negara yang ramah blockchain, dengan regulasi jelas yang memberi kepastian hukum bagi pelaku industri.

• Rusia dan China, di sisi lain, lebih restriktif terhadap penggunaan crypto oleh individu, namun mendukung riset blockchain untuk kepentingan negara.

Pemerintah Indonesia sendiri sedang menata regulasi blockchain dan aset digital melalui Bappebti dan OJK, seiring berkembangnya ekosistem crypto lokal. Langkah ini menunjukkan bahwa negara ingin menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan masyarakat.

Baca juga 5 Negara Paling Aktif dalam Regulasi Crypto 2025: Sorotan Global

5. Kolaborasi Publik-Swasta: Kunci Inovasi Berkelanjutan

Banyak pemerintah kini menyadari bahwa mereka tidak bisa berjalan sendiri dalam memahami dan memanfaatkan blockchain. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi, startup, akademisi, dan komunitas developer menjadi sangat penting.

Contohnya, proyek-proyek seperti Blockchain for Government dari World Economic Forum telah menggandeng banyak negara dan perusahaan untuk merancang solusi blockchain yang cocok untuk kebutuhan publik. Program ini fokus pada bidang identitas digital, pemantauan logistik, dan distribusi bantuan sosial.

Di Indonesia, sejumlah universitas dan startup mulai mengembangkan use-case blockchain lokal seperti sistem e-voting untuk desa, atau pelacakan hasil pertanian dari petani ke konsumen.

Baca juga Apa Itu DeFi? Dan Kenapa Bisa Mengubah Sistem Keuangan Global?

6. Masa Depan: Apakah Pemerintah Siap?

Teknologi blockchain terus berkembang dengan cepat, dan ini menuntut kesiapan pemerintah dalam berbagai aspek—regulasi, infrastruktur, keamanan, dan sumber daya manusia. Pemerintah yang terlalu lamban bisa tertinggal dari gelombang inovasi, sementara yang terlalu terburu-buru bisa menghadapi risiko sistemik.

Namun satu hal pasti: blockchain tidak akan hilang. Justru sebaliknya, teknologi ini semakin masuk ke arus utama dan akan menjadi bagian penting dari transformasi digital global.

Baca juga Apa Itu DAO? Organisasi Tanpa Bos yang Mengguncang Dunia Digital

Kesimpulan

Pandangan pemerintah terhadap blockchain sangat bervariasi, namun satu hal yang pasti, teknologi ini tidak bisa diabaikan. Dari transparansi publik hingga kebijakan moneter, blockchain memiliki potensi besar untuk mengubah cara negara bekerja. Tantangannya kini adalah bagaimana mengelola teknologi ini secara bijak, aman, dan inklusif.

Pemerintah yang mampu memahami dan memanfaatkan blockchain dengan tepat akan lebih siap menghadapi masa depan digital yang semakin kompleks. Dan publik—baik individu maupun bisnis—juga harus terus berpartisipasi dalam diskusi ini demi membentuk ekosistem blockchain yang sehat dan berkelanjutan.

Baca juga Edukasi Lainnya Disini

Berita Lainnya