Indeks Manufaktur Turun Lagi, Pemerintah Indonesia Salahkan Kebijakan Trump

Indeks manufaktur Indonesia menunjukkan pelemahan signifikan pada kuartal kedua tahun 2025, menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Angka indeks Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur tercatat di bawah ambang ekspansi, yakni hanya 48,2, menandakan adanya kontraksi dalam sektor industri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam konferensi pers di Jakarta menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama melemahnya sektor manufaktur Indonesia adalah dampak berkelanjutan dari kebijakan perdagangan era Presiden Donald Trump yang kembali mencuat akibat pengaruh kebijakan tarif baru yang dilanjutkan oleh pemerintah Amerika Serikat.

“Peningkatan tarif impor dan kebijakan proteksionis terhadap produk-produk manufaktur dari negara berkembang telah menyebabkan ketidakpastian global dan menyulitkan ekspor Indonesia, terutama ke Amerika Serikat dan negara mitranya,” ujar Agus.

Kebijakan yang dimaksud termasuk penyesuaian tarif terhadap baja, aluminium, dan komponen elektronik, yang merupakan komoditas ekspor unggulan dari sektor manufaktur Indonesia. Kenaikan tarif yang terus diperpanjang telah memperlemah daya saing produk dalam negeri, terutama di pasar Amerika dan beberapa negara mitra seperti Kanada, Meksiko, dan negara Eropa.

Kondisi Global Memperburuk Tekanan Domestik

Selain kebijakan eksternal, tekanan ekonomi global akibat perlambatan pertumbuhan di China—mitra dagang utama Indonesia—juga turut memperparah situasi. Permintaan dari pasar ekspor utama menurun, dan sektor industri dalam negeri belum cukup pulih dari dampak pandemi serta tantangan geopolitik dunia.

Kondisi ini diperburuk oleh ketergantungan manufaktur Indonesia terhadap bahan baku dan barang modal impor, yang kini harganya melonjak akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Langkah Pemerintah: Diversifikasi dan Stimulus

Menanggapi penurunan ini, pemerintah menyusun sejumlah strategi pemulihan, termasuk perluasan pasar ekspor non-tradisional, pemberian insentif fiskal, serta dukungan logistik untuk industri kecil dan menengah. Selain itu, pemerintah menggenjot investasi domestik untuk memperkuat rantai pasok lokal, agar tidak terlalu bergantung pada impor.

“Pemerintah akan menyesuaikan kebijakan insentif pajak untuk sektor industri strategis dan mendorong transformasi digital pada pabrik-pabrik skala menengah,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tanggapan Ekonom: Butuh Reformasi Struktural

Ekonom dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, menilai penurunan indeks manufaktur bukan hanya akibat eksternal, tetapi juga karena belum adanya reformasi struktural mendalam dalam sektor industri. “Indonesia perlu memperbaiki iklim usaha dan mempercepat adopsi teknologi industri 4.0 agar tetap kompetitif,” ungkapnya.

Menurutnya, mengandalkan pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan China saja tidak cukup. Perlu ada perjanjian perdagangan baru dengan kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur, serta peningkatan kualitas SDM di sektor industri.

Harapan ke Depan: Pemulihan Bertahap

Meski kondisi saat ini menantang, pemerintah berharap ada perbaikan pada kuartal ketiga 2025. Pemulihan ekonomi global yang diprediksi membaik di akhir tahun serta percepatan realisasi investasi dalam negeri diharapkan mampu menopang sektor industri nasional.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di hadapan pelaku industri menyampaikan optimisme:

“Kami akan lindungi dan dorong industri kita dengan kebijakan yang berpihak. Indonesia tidak boleh jadi korban perang dagang negara besar.”

Waktu akan membuktikan apakah strategi pemerintah dan ketahanan industri lokal cukup kuat untuk melewati masa-masa sulit ini dan keluar sebagai pemenang di pasar global.

Berita Lainnya