Sepak Bola | MAKRO EKONOMI | TEKNOLOGI | AI dan robot | Crypto | EDUKASI
India Siap Rilis Draft Aturan Crypto di Bulan Juni
Pemerintah India akan merilis draft aturan crypto pada Juni 2025, sebagai bagian dari upaya untuk mengatur pasar digital yang berkembang pesat. Ini bisa menjadi titik balik dalam legalitas dan pertumbuhan industri crypto di negara tersebut.
CRYPTOREGULASI
6/10/20252 min read


Pemerintah India akhirnya mengambil langkah besar yang telah lama dinantikan oleh pelaku industri digital: merilis draft regulasi untuk aset crypto. Draft ini, yang dijadwalkan akan diumumkan pada pertengahan Juni, akan membuka pintu untuk diskusi publik dan konsultasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan teknologi, bursa crypto, investor ritel, serta pakar hukum dan keuangan.
Langkah ini dianggap penting karena India selama bertahun-tahun berada dalam "wilayah abu-abu" ketika menyangkut legalitas crypto. Sementara adopsi teknologi blockchain dan crypto tumbuh secara eksponensial di kalangan anak muda dan pengusaha, pemerintah sebelumnya cenderung mengambil sikap hati-hati—bahkan pernah mengusulkan larangan total terhadap aset digital.
Ketidakpastian yang Panjang
Sejak 2018, industri crypto di India berjalan dalam situasi penuh ketidakpastian. Reserve Bank of India (RBI) pernah mengeluarkan larangan terhadap bank yang melayani entitas crypto, namun Mahkamah Agung India pada 2020 membatalkan keputusan tersebut. Meski begitu, belum ada regulasi formal yang mengatur sektor ini.
Akibatnya, pertumbuhan startup crypto di India berjalan tanpa kepastian hukum, membuat investor ragu dan perusahaan enggan untuk berekspansi. Beberapa pelaku industri bahkan memindahkan basis operasional ke luar negeri demi menghindari risiko regulasi yang tidak jelas.
Apa Isi Draft yang Akan Dirilis?
Meski isi lengkap draft belum dibuka ke publik, laporan dari The Economic Times menyebutkan bahwa dokumen tersebut akan mencakup:
Definisi formal aset crypto dan jenis-jenis token yang sah.
Persyaratan pendaftaran dan kepatuhan untuk bursa crypto.
Aturan anti-pencucian uang (AML) dan verifikasi identitas (KYC).
Perlindungan terhadap investor ritel.
Aturan pajak atas keuntungan crypto.
Kemungkinan pelarangan token anonim.
Menariknya, pemerintah juga disebut mempertimbangkan pendekatan “sandbox”, yakni ruang regulasi eksperimental untuk menguji inovasi crypto secara terbatas namun terkendali.
Respons Industri: Optimisme & Harapan
Para pelaku industri menyambut kabar ini dengan optimisme. Nischal Shetty, pendiri platform crypto WazirX, mengatakan bahwa “Kepastian hukum sangat penting untuk menarik investasi asing dan meningkatkan inovasi lokal.”
Sementara itu, Asosiasi Blockchain India (IBA) mengeluarkan pernyataan yang mendukung keterlibatan pemerintah dalam menyusun aturan bersama industri, agar tidak membunuh potensi pertumbuhan ekonomi digital India.
Investor ritel juga berharap regulasi ini akan membawa transparansi dan keamanan. Banyak pengguna crypto di India yang masih khawatir dana mereka bisa terjebak dalam platform yang tidak terdaftar atau bahkan scam.
Dampak Global: India Jadi Contoh Negara Berkembang?
India, sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia dan negara dengan populasi muda yang besar, punya potensi besar dalam adopsi crypto. Jika India mampu merancang regulasi yang progresif namun tetap melindungi konsumen, negara ini bisa menjadi contoh bagi negara berkembang lain dalam menyikapi ledakan aset digital.
Langkah ini juga berpotensi mendorong masuknya modal global ke sektor crypto India, sekaligus menginspirasi negara tetangga seperti Pakistan, Bangladesh, dan Filipina untuk membuat kebijakan serupa.
Bagaimana dengan CBDC dan Blockchain Nasional?
Perlu dicatat bahwa India sudah cukup maju dalam penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC). Digital Rupee atau e-Rupee sudah diujicobakan oleh RBI, dan draft aturan crypto juga disebut akan memasukkan klausul yang membedakan aset crypto komersial dan CBDC.
Selain itu, India juga tengah mengembangkan strategi blockchain nasional yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi ini di bidang pertanian, logistik, dan layanan publik.
Apa Selanjutnya?
Setelah draft dirilis, pemerintah India akan membuka periode konsultasi selama beberapa minggu. Hasil dari konsultasi ini kemungkinan besar akan menentukan versi final regulasi yang bisa diterbitkan pada kuartal keempat 2025.
Jika semua berjalan lancar, India akan memiliki regulasi crypto pertama yang komprehensif, sekaligus membuka era baru bagi sektor keuangan digital di Asia Selatan.
Antara Tantangan dan Peluang
Rilis draft aturan crypto di India bukan hanya berita lokal, tapi peristiwa global yang bisa memengaruhi arah pasar crypto ke depan. Di tengah ketidakpastian regulasi di beberapa negara barat dan gejolak pasar, langkah India menunjukkan bahwa pendekatan inklusif dan konsultatif bisa menjadi solusi terbaik untuk menjembatani inovasi dan perlindungan.
Tantangannya masih besar—dari edukasi publik hingga pengawasan teknologi baru—namun ini adalah awal yang kuat menuju masa depan crypto yang legal, transparan, dan inklusif di salah satu pasar terbesar dunia.
Berita Lainnya
NuntiaNews
Informasi terbaru tentang Teknologi terbaru seperti AI, Crypto dan Robot, Makro Ekonomi serta Edukasi
HALAMAN
Analisis
© 2025 NuntiaNews. All rights reserved.