Indonesia Gandeng Norwegia untuk Kembangkan Energi Hidro

Dalam langkah besar menuju transisi energi hijau, pemerintah Indonesia resmi menjalin kerja sama bilateral dengan Norwegia untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di sejumlah wilayah potensial, terutama di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. Kolaborasi ini diumumkan dalam pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, dan Menteri Perdagangan Norwegia, Jan Christian Vestre, yang berlangsung di Jakarta, 8 Juni 2025.

Perjanjian ini mencakup transfer teknologi, investasi berkelanjutan, dan penguatan sumber daya manusia, menjadikannya sebagai salah satu kesepakatan paling ambisius dalam sektor energi baru terbarukan (EBT) antara Indonesia dan negara Eropa sejauh ini.

"Norwegia memiliki pengalaman panjang dan keahlian di sektor energi hidro. Dengan kerja sama ini, kami ingin mempercepat transisi energi bersih tanpa mengorbankan stabilitas pasokan listrik nasional," kata Menteri Sugiono dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Luar Negeri.

Kenapa PLTA Jadi Prioritas?

Indonesia memiliki potensi energi hidro yang sangat besar. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi teknis tenaga air Indonesia mencapai lebih dari 75.000 MW, namun yang baru dimanfaatkan belum sampai 10%. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan pendanaan, teknologi, dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Sementara itu, Norwegia—negara Skandinavia yang terkenal sebagai pemimpin dunia dalam pembangkit hidro—menghasilkan lebih dari 90% listriknya dari tenaga air. Negara ini bukan hanya memiliki teknologi mutakhir, tapi juga model tata kelola yang dianggap sukses, transparan, dan berkelanjutan.

Proyek Utama: Dari Sumatera ke Kalimantan

Beberapa proyek yang akan menjadi prioritas dalam kerjasama ini meliputi:

• PLTA Batang Toru (Sumatera Utara) – Proyek ini sempat tertunda karena isu lingkungan. Dalam kerangka baru dengan Norwegia, proyek ini akan direvisi dengan pendekatan ekologis yang lebih ketat, termasuk penggunaan teknologi minimal jejak karbon.

• PLTA Katingan (Kalimantan Tengah) – Potensi aliran sungai Katingan akan dimanfaatkan untuk menghasilkan lebih dari 600 MW. Ini diharapkan dapat menyuplai energi bagi kawasan industri hijau di Kalimantan, termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

• Program Mikrohidro di Papua dan NTT – Norwegia juga akan mendukung pengembangan sistem mikrohidro untuk desa-desa terpencil, mempercepat elektrifikasi dan pembangunan inklusif.

Investasi & Transfer Teknologi

Total nilai investasi yang akan dikucurkan Norwegia dalam lima tahun ke depan diperkirakan mencapai Rp 21 triliun, sebagian besar berbentuk foreign direct investment (FDI) dan hibah teknologi. Selain pembangunan fisik, Norwegia juga akan menyertakan:

• Pelatihan teknisi dan insinyur Indonesia, baik di dalam negeri maupun pelatihan lapangan di Norwegia.

• Penerapan smart grid dan sistem pengelolaan air otomatis berbasis AI.

• Teknologi turbin efisiensi tinggi yang sudah digunakan di Norwegia dan Eropa Utara.

“Kami percaya Indonesia adalah mitra kunci untuk pembangunan hijau global. Kami tidak datang hanya dengan dana, tapi juga dengan komitmen pengetahuan dan pengalaman,” kata Jan Christian Vestre dalam sambutannya.

Lingkungan dan Masyarakat Adat: Fokus Baru

Berbeda dari pendekatan masa lalu yang sering mengorbankan kelestarian alam, kerja sama ini menempatkan prinsip sustainability dan hak masyarakat adat sebagai elemen kunci. Proyek-proyek yang akan dikembangkan wajib memenuhi standar lingkungan Uni Eropa, serta melibatkan konsultasi sosial dengan komunitas lokal.

"Kami belajar dari pengalaman. Kerja sama ini tidak hanya soal listrik, tapi juga tentang keadilan sosial dan kelestarian lingkungan," kata Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana.

Transisi Energi: Menuju Target 2030

Pemerintah menargetkan peningkatan bauran EBT hingga 30% pada 2030, dengan energi hidro berperan sebagai tulang punggung. Kolaborasi Indonesia–Norwegia ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target tersebut, sekaligus mengurangi ketergantungan pada batu bara.

Selain itu, energi bersih juga menjadi salah satu syarat utama dalam negosiasi perdagangan global. Uni Eropa, misalnya, mulai memberlakukan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), yang bisa menjadi hambatan ekspor Indonesia jika tidak beralih ke sumber energi rendah karbon.

Dampak Makroekonomi dan Industri

Kolaborasi ini memiliki beberapa dampak penting bagi makroekonomi Indonesia:

• Meningkatkan investasi hijau langsung dari negara maju.

• Menciptakan ribuan lapangan kerja hijau, terutama bagi insinyur, teknisi, dan sektor konstruksi.

• Memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang fluktuatif.

• Mendorong pertumbuhan industri hilir berbasis energi bersih, seperti smelter nikel dan pabrik baterai.

Berdasarkan proyeksi Bappenas, jika seluruh proyek PLTA yang direncanakan ini berjalan efektif, maka akan menambah kontribusi sekitar 0,3–0,5% terhadap PDB nasional mulai tahun 2027.

Reaksi Dunia Internasional

Kerja sama Indonesia–Norwegia ini mendapat sambutan hangat dari organisasi lingkungan dan badan internasional seperti World Bank dan IRENA. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket, menyebut kerja sama ini sebagai "model kemitraan selatan-utara yang nyata dan berdaya guna".

Kesimpulan

Kerja sama antara Indonesia dan Norwegia dalam pengembangan energi hidro bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, tapi juga merupakan langkah transformasional menuju masa depan energi yang lebih bersih, adil, dan berkelanjutan.

Dengan komitmen bersama dan pendekatan berbasis nilai, kolaborasi ini berpotensi tidak hanya menghidupkan turbin-turbin raksasa, tetapi juga menjadi motor kemajuan ekonomi dan perubahan sosial di Indonesia.

Berita Lainnya