Indonesia Mengincar Keanggotaan OECD dalam Tiga Tahun

Pemerintah Indonesia mengumumkan tekadnya untuk menjadi anggota penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam waktu tiga tahun ke depan. Inisiatif ini digadang sebagai langkah strategis untuk mengangkat posisi Indonesia dalam panggung ekonomi global, sekaligus mempercepat harmonisasi kebijakan nasional dengan standar internasional.

Langkah ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam forum ekonomi internasional yang diadakan di Paris minggu ini. Menurutnya, Indonesia telah secara resmi memulai proses aksesibilitas keanggotaan OECD sejak awal 2024, dan kini memasuki tahap evaluasi struktural lintas sektor.

"OECD bukan hanya klub negara maju, melainkan platform untuk reformasi kebijakan. Indonesia ingin menjadi bagian dari arsitektur tata kelola ekonomi global yang progresif," ujar Airlangga dalam pernyataan resminya, Jumat (14/6).

Mengapa OECD?

OECD, yang bermarkas di Paris dan beranggotakan 38 negara, memainkan peran penting dalam menetapkan standar kebijakan ekonomi, perdagangan, perpajakan, pendidikan, dan antikorupsi. Menjadi anggota OECD dianggap sebagai “stempel kualitas kebijakan”, yang membuka peluang:

• Akses pasar dan kepercayaan investor global meningkat

• Standar tata kelola pemerintahan dan transparansi keuangan diperkuat

• Transfer pengetahuan dan kerja sama teknis lebih dalam

Dengan menjadi anggota penuh, Indonesia akan berada dalam satu kelompok dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan — serta sesama negara berkembang seperti Kolombia, Meksiko, dan Chili, yang lebih dulu menjadi anggota.

Kemajuan Reformasi dan Tantangan

Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa bidang yang menjadi perhatian OECD, antara lain:

• Reformasi perpajakan dan transparansi fiskal

• Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendorong iklim investasi

• Penguatan sistem pendidikan dan digitalisasi birokrasi

• Peningkatan indeks kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business)

Namun, sejumlah tantangan masih membayangi proses ini, di antaranya:

• Birokrasi dan korupsi struktural

• Ketimpangan kualitas pendidikan dan infrastruktur antarwilayah

• Kepastian hukum dalam perlindungan investasi asing

• Ketergantungan ekspor pada komoditas mentah

OECD akan mengevaluasi semua indikator ini melalui proses yang disebut “accession review”, yang melibatkan 26 komite tematik. Indonesia diharuskan menyelaraskan kebijakannya dengan standar OECD dalam hal persaingan usaha, perlindungan konsumen, kebijakan lingkungan, dan akuntabilitas fiskal.

Dukungan dan Perspektif Global

Presiden OECD, Mathias Cormann, menyambut baik langkah Indonesia. Ia menyebut Indonesia sebagai “mitra penting dalam ekonomi global dengan potensi kepemimpinan di Asia Tenggara.”

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket, menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia bergabung dengan OECD akan mempercepat integrasi dagang regional dan memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi perjanjian seperti CEPA Indonesia–Uni Eropa.

Respon Pasar dan Peluang Baru

Sejumlah pelaku pasar menyambut optimisme ini. Indeks saham IHSG naik tipis sebesar 0,7% setelah pengumuman, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek reformasi jangka menengah. Peluang terbesar diharapkan datang dari sektor:

• Investasi teknologi dan manufaktur bernilai tambah

• Peningkatan standar ESG (Environmental, Social & Governance)

• Kerja sama pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi berbasis teknologi

Tiga Tahun yang Krusial

Dengan target ambisius tiga tahun, pemerintah berkomitmen mempercepat harmonisasi kebijakan lintas sektor melalui satuan tugas lintas kementerian. Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengangkat utusan khusus untuk keanggotaan OECD, guna mempercepat diplomasi teknis dan politik.

“Jika target ini tercapai pada 2027 atau lebih cepat, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi anggota penuh OECD,” ujar Airlangga.

Penutup

Langkah menuju keanggotaan OECD bukan sekadar simbol kehormatan diplomatik, tetapi cermin dari niat kuat Indonesia untuk memasuki fase baru pembangunan — yang lebih inklusif, modern, dan terstandarisasi secara global. Dengan semangat reformasi dan kerja sama internasional, Indonesia menapaki jalan menuju masa depan ekonomi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Berita Lainnya