Stabil tapi Waspada: Makroekonomi Indonesia & Arah Kebijakan Pemerintah 2025

Pada pertengahan tahun 2025, Indonesia berdiri di tengah arus global yang penuh tantangan—perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, dan tekanan inflasi dari negara mitra dagang utama. Namun di antara semua itu, makroekonomi Indonesia justru menunjukkan sinyal stabilitas yang menggembirakan. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menjalankan berbagai kebijakan terkoordinasi untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalurnya.

Pertumbuhan Ekonomi: Stabil tapi Moderat

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I‑2025 mencapai 4,87%, sedikit melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Meskipun tidak spektakuler, angka ini menunjukkan bahwa konsumsi domestik, investasi infrastruktur, dan ekspor tetap menjadi penopang utama. Proyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 berkisar antara 4,7% hingga 5,4%, menurut Kementerian Keuangan dan IMF.

Faktor pendorong utama pertumbuhan:

• Konsumsi rumah tangga: Tetap tinggi di atas 50% PDB

• Investasi: Dorongan proyek-proyek strategis nasional (IKN, seawall)

• Ekspor: Didukung perbaikan permintaan dari China dan negara Asia Tenggara

Inflasi: Terkendali dan Sehat

Salah satu kabar baik datang dari sisi inflasi. Hingga Mei 2025, inflasi year-on-year (yoy) tercatat hanya 1,6%, berada dalam target BI dan bahkan lebih rendah dari rata-rata kawasan Asia Tenggara. Ini mencerminkan pasokan bahan pokok yang memadai dan keberhasilan pengendalian harga pangan.

Namun BI tetap waspada terhadap:

• Kenaikan harga energi global akibat konflik Laut Merah

• Potensi pelemahan nilai tukar rupiah

• Risiko imported inflation dari negara maju

Kebijakan Moneter: Ruang Longgar, Tapi Terukur

Menghadapi tantangan global dan perlambatan domestik, BI memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan menjadi 5,50% pada Mei 2025. Selain itu, BI juga menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM), menyuntikkan tambahan likuiditas sebesar Rp78,45 triliun ke sistem perbankan.

Tujuannya jelas:

• Mendorong pertumbuhan kredit ke sektor riil

• Memberikan ruang napas bagi pelaku UMKM

• Menjaga stabilitas sistem keuangan nasional

Namun BI tetap mengingatkan bahwa pelonggaran ini bersifat “data dependent”. Artinya, suku bunga bisa kembali dinaikkan jika tekanan inflasi meningkat atau nilai tukar melemah tajam.

Kebijakan Fiskal: Antara Stimulus dan Efisiensi

Dari sisi fiskal, pemerintah meluncurkan paket stimulus senilai Rp24,44 triliun pada awal Juni 2025. Paket ini mencakup:

• Subsidi transportasi publik selama liburan sekolah

• Tunjangan upah untuk sektor informal

• Perluasan bansos dan Program Indonesia Pintar

Langkah ini bertujuan menjaga konsumsi rumah tangga yang menjadi mesin utama pertumbuhan. Menteri Keuangan menegaskan bahwa stimulus ini bersifat tertarget dan tidak akan menggoyahkan kredibilitas fiskal.

Defisit anggaran 2025 diperkirakan tetap terjaga di kisaran 2,8% dari PDB, jauh di bawah batas maksimum 3%. Pemerintah juga terus mengandalkan penerimaan pajak digital, efisiensi belanja, dan optimalisasi belanja infrastruktur.

Tantangan ke Depan

Meskipun data makro terlihat stabil, tantangan struktural tetap membayangi:

• Ketimpangan regional: Pertumbuhan masih terpusat di Pulau Jawa

• Pengangguran terselubung: Banyak pekerja belum terserap di sektor produktif

• Ketergantungan komoditas: Harga batu bara dan nikel sangat fluktuatif

Dalam menghadapi semua ini, pemerintah didorong untuk terus mempercepat reformasi struktural — termasuk digitalisasi UMKM, pendidikan vokasi, dan hilirisasi industri.

Kesimpulan: Waspada tapi Optimistis

Ekonomi Indonesia di pertengahan 2025 bisa digambarkan sebagai tenang dalam badai. Stabilitas indikator utama menjadi modal penting, namun pemerintah dan Bank Indonesia tak bisa lengah. Dunia sedang bergerak cepat, dan Indonesia harus terus menyesuaikan strategi agar tetap relevan dan tangguh.

Kombinasi antara kebijakan moneter yang akomodatif, stimulus fiskal yang terukur, dan reformasi jangka panjang adalah kunci untuk membawa ekonomi nasional melaju lebih kencang pada paruh kedua tahun ini dan seterusnya.

Berita Lainnya