World Bank Siap Luncurkan “Indonesia Economic Prospects” 23 Juni 2025

Dalam waktu kurang dari dua minggu, World Bank dijadwalkan akan merilis laporan tahunan penting bertajuk “Indonesia Economic Prospects” (IEP) pada 23 Juni 2025. Laporan ini secara rutin menjadi salah satu rujukan utama bagi pengambil kebijakan, investor, akademisi, dan pelaku usaha dalam memahami arah perekonomian Indonesia dari kacamata global.

Untuk edisi pertengahan tahun 2025 ini, World Bank memilih tema sentral yang tak biasa namun sangat strategis: “Perumahan sebagai Motor Pertumbuhan dan Reduksi Kemiskinan”. Laporan ini diharapkan dapat memberikan panduan berbasis data dan analisis untuk memperkuat peran sektor perumahan dalam mendorong ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Mengapa Perumahan?

Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara mendominasi narasi pembangunan nasional. Namun, World Bank menyoroti bahwa perumahan rakyat—terutama bagi kelompok berpendapatan rendah—masih belum mendapatkan porsi perhatian yang setara, padahal dampaknya terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan sangat signifikan.

Menurut studi pendahuluan World Bank, setiap Rp 1 triliun yang diinvestasikan dalam sektor perumahan rakyat dapat menciptakan hingga 28.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Tak hanya itu, akses terhadap perumahan layak juga terbukti berkorelasi dengan peningkatan produktivitas, kesehatan masyarakat, serta stabilitas sosial jangka panjang.

Isi dan Sorotan Laporan IEP Juni 2025

Walau dokumen resmi akan diluncurkan secara lengkap pada 23 Juni, sumber internal menyebutkan bahwa laporan IEP akan mencakup:

• Analisis makroekonomi terkini, termasuk revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 (diperkirakan stagnan di 4,7%) dan prediksi 2026.

• Kajian khusus sektor perumahan, meliputi kebutuhan rumah nasional (backlog), akses kredit KPR, hambatan regulasi, serta peluang keterlibatan swasta.

• Simulasi dampak pembangunan perumahan murah terhadap pengurangan kemiskinan.

• Rekomendasi kebijakan fiskal, insentif, dan tata ruang perkotaan untuk mempercepat pembangunan perumahan berkelanjutan.

• Studi perbandingan dari negara lain seperti Vietnam, India, dan China dalam hal kebijakan perumahan dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.

Kondisi Ekonomi Saat Ini: Tanda-tanda Kelelahan

Indonesia saat ini berada di tengah tantangan ekonomi yang kompleks. Laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 hanya mencapai 4,87% (year-on-year)—terendah sejak pandemi berakhir. Inflasi relatif terkendali di 1,60%, namun konsumsi rumah tangga masih lemah, sementara investasi swasta belum sepenuhnya pulih.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk meluncurkan paket stimulus sebesar Rp 24,44 triliun untuk memperkuat daya beli masyarakat, termasuk subsidi transportasi, pangan, dan bantuan langsung tunai.

Namun, stimulus fiskal sifatnya jangka pendek. Untuk jangka menengah-panjang, diperlukan strategi struktural, dan di sinilah laporan IEP berperan penting.

Tanggapan Pemerintah dan Pelaku Usaha

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Gumay, menyambut baik laporan ini. Dalam wawancara singkat dengan media, ia mengatakan:

“Kami melihat sektor perumahan bukan hanya sebagai kebutuhan sosial, tapi juga sebagai katalis ekonomi. Laporan IEP dari World Bank akan menjadi referensi penting bagi reformasi kebijakan perumahan nasional.”

Sementara itu, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Anton Siregar, menilai bahwa laporan ini bisa mendorong insentif baru untuk sektor properti rakyat.

“Selama ini sektor perumahan menengah ke bawah belum diberi cukup ruang dalam skema pembiayaan maupun lahan. Kami berharap World Bank bisa membuka mata semua pihak bahwa ini sektor yang potensial sekaligus berdampak besar secara sosial.”

Perbandingan Global: Belajar dari China dan India

Laporan IEP juga akan membandingkan upaya Indonesia dengan negara-negara berkembang lain yang sukses menjadikan sektor perumahan sebagai pendorong pertumbuhan. Di antaranya:

• China, yang dalam dua dekade terakhir membangun lebih dari 100 juta unit rumah bersubsidi dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan urban secara drastis.

• India, melalui program “Housing for All”, berhasil membangun 20 juta rumah dalam waktu 7 tahun dengan dukungan teknologi, data kependudukan digital, dan skema insentif pajak untuk swasta.

• Vietnam, dengan pendekatan “Compact Housing & Green Urbanism”, mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keterjangkauan hunian, dan keberlanjutan lingkungan.

Solusi Kebijakan yang Dinanti

Beberapa solusi yang diantisipasi akan dimuat dalam laporan IEP termasuk:

• Peningkatan anggaran subsidi bunga dan uang muka KPR bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)

• Pemberian lahan milik negara untuk pembangunan perumahan rakyat di kota-kota besar

• Perubahan regulasi tata ruang untuk mempermudah konversi lahan urban padat

• Dukungan kredit konstruksi berbunga rendah untuk pengembang rumah subsidi

• Skema insentif pajak dan PPN untuk perumahan di bawah Rp 300 juta

Mengapa Laporan Ini Penting Sekarang?

Dengan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya antara 2025–2035, dan urbanisasi yang terus meningkat, kebutuhan akan perumahan terjangkau menjadi salah satu isu terpenting di Indonesia. Saat ini, backlog perumahan nasional diperkirakan masih di atas 12 juta unit.

Jika tak segera diatasi, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang akan tertahan, tapi juga ketimpangan sosial dan tekanan urban akan semakin membesar. Laporan ini diharapkan menjadi pemantik kebijakan yang konkret dan terukur untuk menghindari jebakan tersebut.

Kesimpulan

Peluncuran “Indonesia Economic Prospects” oleh World Bank pada 23 Juni 2025 akan menjadi momen penting bagi masa depan kebijakan pembangunan nasional. Dengan fokus pada perumahan sebagai motor pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, laporan ini diharapkan mampu:

• Menyediakan peta jalan berbasis data untuk reformasi kebijakan perumahan,

• Memberikan alternatif strategi pembangunan inklusif pasca-pandemi,

• Menarik perhatian pembuat kebijakan dan investor ke sektor yang selama ini dipinggirkan.

Semua mata kini tertuju ke Jakarta, menantikan laporan yang berpotensi mengubah arah pembangunan nasional untuk dekade berikutnya.

Berita Lainnya