Uni Emirat Arab Menuju Masa Depan Legislasi Digital: Sistem AI Gantikan Peran Parlemen

Uni Emirat Arab (UEA) mencatat sejarah baru dengan mengumumkan rencana penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam proses legislasi nasional. Langkah revolusioner ini menandai pergeseran besar dari model demokrasi representatif ke sistem pemerintahan berbasis teknologi, di mana AI akan merancang, meninjau, dan merekomendasikan kebijakan hukum yang sesuai dengan standar global dan nilai-nilai nasional.

AITEKNOLOGI

4/17/20253 min read

Uni Emirat Arab Menuju Masa Depan Legislasi Digital: Sistem AI Gantikan Peran Parlemen

Masa Depan Legislasi Telah Tiba

Pada 17 April 2025, Uni Emirat Arab mengumumkan rencana ambisius yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia pemerintahan modern: penerapan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk menggantikan peran utama anggota parlemen dalam proses legislasi. Dengan pengumuman ini, UEA menjadi negara pertama yang secara resmi menyatakan niat untuk mengalihkan tanggung jawab pembuatan undang-undang ke sistem algoritma berbasis data, yang dikembangkan bersama pusat penelitian teknologi terkemuka dunia.

Langkah ini menegaskan komitmen UEA dalam menjadi pelopor transformasi digital di bidang tata kelola negara dan menjadikannya sebagai laboratorium global untuk masa depan pemerintahan berbasis teknologi.

Bagaimana Sistem AI Ini Akan Bekerja?

Menurut pernyataan dari pemerintah Dubai, sistem AI yang dirancang akan menganalisis jutaan data sosial, ekonomi, budaya, serta hukum dari dalam dan luar negeri untuk menyusun rancangan undang-undang yang bersifat prediktif, berbasis data, dan minim bias politik. Sistem ini tidak hanya akan membuat rancangan hukum, tetapi juga mengevaluasi efektivitasnya berdasarkan simulasi dampak sosial-ekonomi jangka panjang.

AI tersebut akan terus diperbarui dengan penelitian dari lembaga seperti MIT, Stanford, dan DeepMind agar selalu selaras dengan praktik terbaik dunia serta standar etik internasional.

"Ini bukan sekadar transformasi teknologi, tapi perubahan mendasar dalam paradigma pemerintahan," ujar Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Wakil Presiden dan Perdana Menteri UEA.

Mengapa AI untuk Legislasi?

Dalam penjelasannya, pemerintah UEA menyebutkan tiga alasan utama:

Efisiensi dan Akurasi:
Proses legislasi yang selama ini memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, bisa dipercepat menjadi hitungan minggu, bahkan hari, dengan hasil yang lebih komprehensif dan presisi.
Netralitas dan Transparansi:
AI dianggap bebas dari konflik kepentingan politik, lobi korporat, atau pengaruh ideologis yang sering membayangi keputusan legislatif manusia.
Adaptasi Masa Depan:
Dunia bergerak cepat, dan sistem hukum yang kaku dianggap menjadi hambatan. AI mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi secara real-time.

Apa Dampaknya bagi Sistem Demokrasi?

Langkah ini menuai beragam respons dari komunitas internasional. Sebagian menyebut UEA sebagai pelopor reformasi digital pemerintahan. Namun, sebagian lainnya khawatir dengan implikasi etis dan filosofis dari sistem non-manusia yang mengatur hukum manusia.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar: jika hukum dibuat oleh mesin, bagaimana kita memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi pusatnya?" ujar Dr. Aysha Al-Kaabi, ahli hukum dan teknologi asal Qatar.

Kontrol, Transparansi, dan Kecerdasan Buatan

Pemerintah UEA menjelaskan bahwa sistem AI ini tidak akan bekerja sepenuhnya mandiri. Akan ada komite etik, dewan penasihat, dan pengawasan publik melalui platform daring. Setiap rancangan hukum akan disertai dengan "AI Legislative Report" — dokumen analisis lengkap dari sistem yang menjelaskan alasan, proyeksi dampak, dan alternatif kebijakan.

Penerapan ini juga akan melalui beberapa fase uji coba:

Fase I (2025-2026): AI menjadi penasihat legislasi dalam rancangan kebijakan sosial.
Fase II (2026-2027): AI menyusun rancangan undang-undang untuk diajukan ke parlemen.
Fase III (2028): Sistem AI dapat langsung merekomendasikan atau merevisi undang-undang dengan otorisasi terbatas.

Meninjau Ke Belakang: UEA & Visi Teknologi

Langkah ini bukanlah hal yang datang tiba-tiba. UEA selama ini dikenal sebagai negara yang agresif dalam mengadopsi teknologi tinggi. Dari kota pintar di Dubai hingga sistem imigrasi berbasis biometrik, negara ini telah memosisikan dirinya sebagai pionir dunia digital.

Kebijakan ini sejalan dengan visi "UAE Centennial 2071", yang bertujuan menjadikan UEA sebagai negara paling maju di dunia dalam berbagai sektor, termasuk hukum dan pemerintahan.

Akankah Negara Lain Mengikuti?

Langkah UEA bisa menjadi preseden global. Negara-negara dengan sistem birokrasi lambat dan politisasi tinggi mungkin melihat AI sebagai jalan keluar. Namun, ada juga tantangan besar yang harus dihadapi, seperti:

Potensi bias dalam algoritma AI.
Ketidakjelasan akuntabilitas dalam keputusan legislatif.
Kesenjangan digital antara rakyat dan sistem pemerintah berbasis teknologi.

Beberapa negara seperti Singapura, Estonia, dan Korea Selatan telah mengembangkan sistem AI untuk membantu pengambilan keputusan publik, namun belum sampai tahap legislasi penuh seperti yang dicanangkan UEA.

Penutup: Antara Utopia dan Distopia

Revolusi ini menempatkan UEA di garda terdepan dunia dalam reformasi digital pemerintahan. Namun dunia akan mengamati dengan seksama: apakah langkah ini akan membawa era keemasan hukum yang lebih adil dan efisien, atau justru membuka pintu baru menuju kontrol algoritmis terhadap masyarakat?

Yang pasti, per 17 April 2025, dunia telah menyaksikan sejarah: untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, hukum akan dirancang oleh kecerdasan buatan — bukan oleh manusia.